<![CDATA[ABSTRAK Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana tercatat dalam data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, keberanian melapor, serta kemudahan akses pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengevaluasi prinsip-prinsip perlindungan hukum seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak pemulihan, dan hak restitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan pemahaman aparat hukum dan kurangnya fasilitas pendukung korban. Harapan kedepan pemerintah dapat meningkatkan kapasitas aparat hukum, penyediaan layanan pemulihan terpadu, dan sosialisasi hak-hak korban untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Kata Kunci: perlindungan hukum, tindak pidana kekerasan seksual, restitusi ABSTRACT Cases of sexual violence against children have shown a significant increase year-on-year, as recorded in the Online Information System for Women and Child Protection (Simfoni PPA). This increase is influenced by growing public awareness, courage to report, and easier access to reporting. This study aims to analyze the legal protection of children as victims of sexual crimes based on Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS). Using a normative juridical method and a descriptive-analytical approach, this study evaluates the principles of legal protection such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to recovery, and the right to restitution. The results of the analysis show that although the UU TPKS provides a comprehensive legal framework, its implementation still faces challenges, including limited understanding by law enforcement officers and a lack of supporting facilities for victims. It is hoped that in the future the government can improve the capacity of law enforcement officers, the provision of integrated recovery services, and the socialization of victims' rights to ensure the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence. Keywords: legal protection, sexual violence crimes, restitution]]>
Copyrights © 2024
