<![CDATA[Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, menjadi isu penting di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan efektivitas penegakan hukum dalam konteks kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, penerapannya masih minim. Kesulitan dalam membuktikan niat kriminal (mens rea) dan pertanggungjawaban korporasi, serta adanya lobi kuat dari korporasi, menjadi hambatan signifikan dalam proses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak jangka panjang dari kejahatan korporasi terhadap lingkungan memerlukan penegakan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, memperkuat regulasi yang mengatur tanggung jawab pidana korporasi, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi, dapat membantu menyelesaikan konflik antara korporasi dan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan hukum yang berlaku dan mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.]]>
Copyrights © 2024
