<![CDATA[Dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, pemerintah diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan situasi mengikuti perkembangan waktu. Collaborative Governance merupakan sebuah konsep dalam upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Salah satu bentuk Collaborative Governance pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu kolaborasi dalam tata kelola Desa Wisata Kampuang Sarugo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para aktor dan proses kolaborasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan Desa Sarugo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Untuk pengumpulan data, Peneliti melakukan dua cara, yaitu wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive. Berdasarkan analisa Peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh aktor sudah berperan dalam kolaborasi pengelolaan Desa Sarugo, namun peran dan proses kolaborasi yang berjalan belum maksimal. Partisipasi aktor belum optimal, di mana Pokdarwis belum memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengelola desanya, sedangkan partisipasi yang diberikan oleh aktor dalam kolaborasi banyak berupa pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan destinasi wisata. Dimulai dari kondisi awal adanya ketidakseimbangan sumber daya yang mendorong terjadinya kolaborasi. Pada desain kelembagaan, seluruh pihak memberikan partisipasi melalui masing-masing perannya. Proses kolaborasi sudah berjalan namun belum optimal. Diperoleh hasil sementara, yaitu peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Sarugo. Namun hasil yang diharapkan, yaitu nantinya masyarakat terutama Pokdarwis bisa benar-benar mandiri dalam mengelola Desa Wisata Sarugo dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.]]>
Copyrights © 2025
