Pengalaman penyelengaraan pemilihan umum di Indonesia kerap diwarnai oleh konflik dalam berbagai dimensi. Dibutuhkan sistem tata kelola konflik pemilu yang mampu mengarahkan konflik menuju penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan menuju perdamaian. Democratic conflict governance merupakan mekanisme pengelolaan konflik yang mentransformasi konflik menjadi konflik yang produktif. Argumentasi utama dalam tulisan ini bahwa Democratic conflict governance diperlukan dalam praktik pemilu di Indonesia. Studi ini menggunakan riset kualitatif yang mengulas Democratic conflict governance sebagai konsep dan indikator analisis bagi tata kelola konflik pemilu di Indonesia. Dari hasil riset ditemukan bahwa tata kelola konflik pemilu di Indonesia belum secara menyeluruh mengatur jenis dan bentuk konflik pemilu yang ada. Pengelolaan konflik pemilu Indonesia belum seluruhnya memiliki mekanisme penyelesaian secara deliberatif.
Copyrights © 2024