Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM PROGRESIF DALAM KASUS DWI KEWARGANEGARAAN CALON BUPATI SABU RAIJUA PADA PILKADA TAHUN 2020 Sili Teka, Silvester
Journal of Studia Legalia Vol. 5 No. 01 (2024): Journal of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61084/jsl.v5i01.89

Abstract

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, identitas calon Bupati Sabu Raijua sebagai warga negara asing diketahui setelah tahapan penetapan calon bupati terpilih sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dalam proses penanganannya. Penelitian ini berupaya menganalisis dan mengevaluasi kinerja KPU Sabu Raijua dan Bawaslu Sabu Raijua dalam kasus dwi kewarganegaraan dari calon bupati terpilih untuk Kabupaten Sabu Raijua dengan menggunakan perspektif hukum progresif. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Sabu Raijua lebih cenderung menerapkan hukum progresif daripada KPU Sabu Raijua dalam mengungkap kebenaran informasi status kewarganegaraan calon bupati tersebut. Peran KPU Sabu Raijua cenderung prosedural dan menunjukkan cara berhukum yang positivistik.Kata Kunci: Pilkada, hukum, progresif, penyelenggara pemilu, kewarganegaraan
ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE DI INDONESIA Sili Teka, Silvester
Jurnal Transformasi Administrasi Vol 14 No 01 (2024): Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 01 Tahun 2024
Publisher : Puslatbang KHAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengalaman penyelengaraan pemilihan umum di Indonesia kerap diwarnai oleh konflik dalam berbagai dimensi. Dibutuhkan sistem tata kelola konflik pemilu yang mampu mengarahkan konflik menuju penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan menuju perdamaian. Democratic conflict governance merupakan mekanisme pengelolaan konflik yang mentransformasi konflik menjadi konflik yang produktif. Argumentasi utama dalam tulisan ini bahwa Democratic conflict governance diperlukan dalam praktik pemilu di Indonesia. Studi ini menggunakan riset kualitatif yang mengulas Democratic conflict governance sebagai konsep dan indikator analisis bagi tata kelola konflik pemilu di Indonesia. Dari hasil riset ditemukan bahwa tata kelola konflik pemilu di Indonesia belum secara menyeluruh mengatur jenis dan bentuk konflik pemilu yang ada. Pengelolaan konflik pemilu Indonesia belum seluruhnya memiliki mekanisme penyelesaian secara deliberatif.