<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan khususnya manusia gerobak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenai manusia gerobak di bidang kesehatan belum diatur secara khusus, aturan yang ada belum mampu menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Saran dari penulis untuk pemerintah agar membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia]]>
Copyrights © 2024
