Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Iza Rumesten RS
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS PADA PROSES PENYELIDIKAN SUATU PERKARA TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS Alfiyan Mardiansyah; Neisa Angrum Adisti; Iza Rumesten RS; Rizka Nurliyantika; Muhammad Syahri Ramadhan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v9i1.596

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan Majelis Kehormatan Notaris pada proses penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Kewenangan Majelis Kewenangan Notaris adalah memberikan persetujuan/penolakan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum atau meminta fotokopi minuta akta Notaris dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Proses Peradilan dalam suatu perkara tindak pidana. Yang menjadi suatu permasalahan disini adalah jika aparat penegak hukum dalam tahap penyelidikan memerlukan keterangan Notaris / memerlukan fotokopi minuta akta dari Notaris, apakah Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk “menilai” setuju atau menolak” permohonan pemanggilan dari aparat kepolisian untuk memanggil Notaris dalam hal perkara tindak pidana tersebut. Hal tersebut menyebabkan kepastian hukum menjadi “tidak jelas” pada saat Penegak Hukum hendak meminta keterangan dari Notaris atau fotokopi minuta akta di Notaris dalam kaitan perkara tindak pidana yang sedang mereka tangani dalam proses penyelidikan. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris yang ideal pada tahap penyelidikan suatu perkara tindak pidana yang melibatkan Notaris yang dapat disampaikan dalam permasalahan ini adalah dengan memasukkan tahap penyelidikan perkara tindak pidana kedalam kewenangan dari Majelis Kehormatan Notaris, dengan cara mengubah norma dari Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari Majelis Kehormatan Notaris dengan menambahkan tahap “penyelidikan”, yang terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal20 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Penilaian Kerugian Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Taman Pemakaman Umum Baturaja Nashriana Nashriana; Ica Ayu Nuraini Lestari; Iza Rumesten RS
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2540

Abstract

Dalam perkara tindak pidana korupsi Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja tahun anggaran 2013, terdapat perbedaan penilaian kerugian keuangan negara yang ditetapkan masing-masing oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (BPK Perwakilan Provinsi SumSel) dan BPK RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, mengapa ada perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? dan kedua, apa akibat hukum perbedaan metode penilaian kerugian keuangan negara yang digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi SumSel dan BPK RI dalam perkara tindak pidana korupsi TPU Baruraja ? Penelitian ini merupakan menelitian hukum normatif, dengan sumber bahan penelitian dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah, perbedaan penilaian dikarenakan tidak terdapat medote penilaian kerugian keuangan negara yang baku sehingga BPK Perwakilan Provinsi SumSel memperoleh nilai kerugian keuangan negara dari selisih nilai anggaran pokok yang dipotong pajak penghasilan dan dipotong nilai pembayaran yang sebenarnya, sedangkan BPK RI memperolehnya dari nilai anggaran pokok yang hanya dipotong pajak penghasilan (total loss). Akibat hukum perbedaan penilaian tersebut adalah, pertama, ketidakadilan bagi terpidana karena adanya potensi salah satu dari terpidana mengajukan Peninjauan Kembali didasarkan pada nilai kerugian keuangan negara yang berbeda satu sama lainnya pada objek perkara tindak pidana korupsi yang sama, dengan tuntutan untuk merubah nilai pidana tambahan uang pengganti secara setara atau proporsional dengan terdakwa yang telah dipidana sebelum dan/atau setelahnya pada objek perkara yang sama. Kedua, ketidakpastian hukum karena metode dan formula penilaian kerugian keuangan negara tidak diatur secara normatif, yang berakibat pada berbedanya nilai kerugian keuangan negara sehingga terjadi disparitas putusan atas perkara tindak pidana korupsi yang sama.
Legal Consequences of the Issuance of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on the Legal Politics in Indonesia Abdul Hamid Sobri; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 1 (2025): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i1.471

Abstract

The issuance of Perppu Number 2 of 2022 has led to various dynamic debates within society. The government's actions have shown attempts to "circumvent" Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 and even eliminate the legislative role in the process of amending laws. Autocratic legalism is a situation where the law is utilized as a tool by the rulers (whether executive, legislative, judicial, or a combination thereof) to legitimize their actions in accumulating and consolidating power under the guise of law. The research findings indicate that the consequences of the issuance of Perppu Number 2 of 2022 include the violation of the legislative drafting grace period, failing to resolve legal uncertainties, and being considered non-aspirational, non-participatory, and non-transparent in its formation.
Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Kesehatan Muhammad Emil Kesuma; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.250

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui BPJS Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara di bidang kesehatan khususnya manusia gerobak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan Pengaturan mengenai manusia gerobak di bidang kesehatan belum diatur secara khusus, aturan yang ada belum mampu menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan. Saran dari penulis untuk pemerintah agar membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia
PERLINDUNGAN HAK NORMATIF PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 Elzar, Taufik; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
Lex LATA Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v7i1.3606

Abstract

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Normatif Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang” yang diatur dalam Pasal 153 - 160. Membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam undang-undang cipta kerja. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatannya yakni perundang-undangan dan kasus. Untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik analisis secara deskritif kualitatif. Kuator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan niaga guna penyelesaian kasus tersebut, hal ini memiliki kaitan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepailitan, terkait pesangon dan pembayaran upah pekerja. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak diatur pada Pasal 153 Undang-undang Cipta Kerja, perusahaan memiliki larangan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja. Peraturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam Pasal 151 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, adapun PHK bisa dilakukan dan dibenarkan oleh perusahaan jika dalam keadaan yang memaksa (force majeure) hal ini tercantum dalam Pasal 154a Undang-undang Cipta Kerja.
Pelaksanaan Pelayanan Publik Akibat Kepala Daerah Berhalangan Tetap Pratama, Doski Aditia Pratama; Iza Rumesten RS; Suci Flambonita
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i1.253

Abstract

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan tindakan pelayan yang penting untuk selalu dilaksanakan kepada masyarakat walaupun dengan keadaan kepala daerah yang berhalangan tetap yang mengakibatkan adanya kekosongan jabatan kepala daerah. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah dan bagaimana solusi yang diperlukan apabila terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah akibat berhalangan tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan kepala daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik di daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pengunaan diskresi diharapkan menjadi solusi yang diperlukan apabila kepala daerah berhalangan tetap dan penunjukan penjabat sementara memiliki keterbatasan kewenangan.
Co-Authors Abdul Hamid Sobri Alfiyan Mardiansyah Elzar, Taufik Flambonita, Suci Ica Ayu Nuraini Lestari Muhammad Emil Kesuma Muhammad Syahri Ramadhan Nashriana Nashriana Neisa Angrum Adisti Pratama, Doski Aditia Pratama Rizka Nurliyantika