<![CDATA[Substansi interoperabilitas e-government di Kabupaten Maros merupakan suatu keharusan atas tuntutan zaman di era digitalisasi. Hal ini didukung oleh komitmen pemerintah pusat yang berkomitmen mengedepankan pelayanan prima terhadap stakeholder di berbagai aspek. Olehnya suatu kenaifan jika pemda tidak memberikan dukungan penuh terhadap program e-government pemerintah pusat.Jenis penelitian yang digunakan yaitu fenomenologis dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah trianggulasi yaitu: survey, interviuw, dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan koleksi data, kondensasi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Kabupaten Maros yaitu 1) Komitmen peneranan e-government pelayanan publik menujukkan bahwa cukup mendapat respon dari stakeholder, namun SDM masih mengalai kendala teknis terhdap peneranan Teknologi Informasi. Akan tetapi dari aspek pola komunikasi cukup intens, sedangkan 2) Pengoptimalan e-government pelayanan publik memperlihatkan bahwa mengukur derajat interaksi yang diciptakan dari sistem yang terstruktur dengan menerbitkan pola untuk berinteraksi dan bertransaksi via digital. Namun realisasinya belum optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti proses pembuatan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain- lain.]]>
Copyrights © 2025
