<![CDATA[Penelitian ini menganalisis implementasi pengawasan keuangan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan pendekatan hukum tata negara dan nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik. Studi ini berlandaskan pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme pengawasan keuangan desa dan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan peran pengawasan guna mencegah penyalahgunaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan studi kasus pada beberapa desa di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti Desa Panglima Raja, Desa Teluk Dalam, Desa Saka Rotan, Desa Simpang Tiga, dan Desa Pelanduk. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota BPD, kepala desa, dan tokoh masyarakat, serta analisis dokumen keuangan desa dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan keuangan desa oleh BPD masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman regulasi oleh anggota BPD, lemahnya transparansi dalam pelaporan keuangan, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam, kelemahan dalam pengawasan ini berpotensi menyalahi prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan hadis.]]>
Copyrights © 2025
