<![CDATA[Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang ini antara lain ketimpangan pelayanan di berbagai daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta keterbatasan dalam penerapan teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi perubahan Undang-Undang tersebut, mengevaluasi implementasi yang telah dilakukan, serta menggambarkan dampak perubahan ini terhadap masyarakat dan birokrasi. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai referensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, masih terdapat tantangan dalam penerapannya di lapangan. Kesenjangan antara tujuan regulasi dengan kondisi nyata dilapangan masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, perubahan undang-undang ini perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 dapat memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik, namun implementasi yang lebih baik dan penyesuaian dengan perkembangan zaman sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. The amendment to Law No. 25 of 2009 concerning Public Services is an important step to improve the quality of services provided to the public. Problems faced in the implementation of this law include inequality of services in various regions, low human resource capacity, and limitations in the application of information technology. The purpose of this study is to analyze the urgency of the amendment to the law, evaluate the implementation that has been carried out, and describe the impact of this change on society and bureaucracy. The study uses a literature study method by analyzing various relevant references. The results of the study show that although this change is expected to improve the quality of public services, there are still challenges in its implementation in the field. The gap between the objectives of the regulation and the real conditions in the field is still a major problem. Therefore, the amendment to this law needs to be optimized in order to increase transparency, accountability, and public trust in the government. The conclusion of this study is that the amendment to Law No. 25 of 2009 can have a positive impact on public services, but better implementation and adjustment to current developments are needed to achieve the expected goals.]]>
Copyrights © 2024
