<![CDATA[Deforestasi adalah salah satu pemicu dampak besar dari perubahan iklim. Untuk itu, penting bagi negara menjalankan tugasnya selaku pengurus atau penguasa (parens patriae) lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan amanat sebagai pengurus dan penguasa tersebut dikaitkan dengan deforestasi yang terus bertambah tiap tahun dan berdampak pada perubahan iklim. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa doktrin parens patriae tidak dikenal secara tegas di Indonesia. Lebih lanjut, peran negara sebagai pelindung (guardian) masih dipertanyakan karena deforestasi yang berdampak pada perubahan iklim terus terjadi. Lebih lanjut, meskipun negara sukses menggugat pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan, tidak jarang eksekusi masih sangat minim sehingga kerugian belum diperoleh secara optimal.]]>
Copyrights © 2019
