<![CDATA[Putusan Pengadilan Niaga Surabaya (Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Sby) dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan termohon PT. GBP sangat menarik untuk dikaji karena menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama dikalangan enam ribu (6.000) pedagang Pasar Turi Baru yang telah membeli stand sejak tahun 2012 yang mana sampai saat ini tidak dapat memanfaatkan stand tersebut dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan sebagai pisau analisis memakai Teori Hukum Gustav Radbruch. Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitur dikabulkan oleh Hakim Pengawas meskipun dalam proses persidangan terdapat banyak hal yang seharusnya perlu digali lebih dalam. Seperti status keabsahan dan nilai nominal kewajiban dari para Kreditur Separatis, dan isi proposal perdamaian yang merugikan pihak Kreditur. Putusan PKPU ini menimbulkan tanda tanya besar jika ditelaah dari Teori Hukum Gustav Radbruch yang seharusnya hukum itu bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis berkesimpulan bahwa putusan ini bertolak belakang dengan Teori Hukum Gustav Radbruch.]]>
Copyrights © 2021
