<![CDATA[Untuk dapat bersaing di pasar global PMI harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan negara penempatan. UU No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI telah mengatur kewenangan antara Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi PMI. Pada kenyataannya alokasi APBD untuk peningkatan kompetensi PMI masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalinis sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kompetensi PMI dan merumuskan strategi untuk terus mendorong dan meningkatkan komitment Pemerintah daerah melaksanakan amanat UU 18/2017. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan FGD dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukan pemerintah daerah yang sudah menunjukkan komitmennya dalam mengalokasikan APBD untuk peningkatan kompetensi PMI masih sangat terbatas. Pemerintah Pusat perlu terus mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah berkaitan dengan pengalokasian APBD untuk peningktan Kompetensi PMI.]]>
Copyrights © 2022
