<![CDATA[Kemajuan teknologi yang ditandai dengan kehadiran Artificial Intelligence (AI) dan deepfake menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak privasi. Kemampuan yang dimiliki AI dalam memanipulasi data visual dan audio secara realistis semakin meningkatkan risiko adanya penyalahgunaan, seperti penyebaran misinformasi, pencemaran nama baik, penipuan, hingga eksploitasi non-konsensual seperti pornografi. Namun, ditengah hadirnya ancaman tersebut, regulasi di Indonesia belum cukup adaptif dalam menghadapi dampak negatif dari deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan regulasi dengan mengidentifikasi celah hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya kaitannya dengan pelindungan hak privasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu segera memperbarui regulasinya guna memberikan pelindungan hukum yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan deepfake. Tanpa adanya pembaruan hukum yang progresif, risiko yang berpotensi merugikan individu dan mengancam ketertiban hukum akan meningkat. Oleh karenanya, diperlukan langkah konkret dari pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang berorientasi pada pelindungan hak privasi dalam era digital.]]>
Copyrights © 2025
