<![CDATA[AbstrakAnak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban pelecehan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban pemenuhan rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.Kata Kunci : Korban Anak ; Pemenuhan Rehabilitasi]]>
Copyrights © 2024
