Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.178
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Berdaya JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata National Multidisciplinary Sciences Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice
Ubaidillah, Lutfian
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN OLEH PRESIDEN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Ubaidillah, Lutfian
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.904 KB) | DOI: 10.32528/faj.v26i2.2045

Abstract

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya kekuasaan pemerintahan berada di tangan Presiden. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, sehingga dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dari tingkat pemerintah terbawah sampai tingkat atas terpusat pada kekuasaan presiden. Namun dalam kenyataannya kekuasaan Presiden tidak bisa berjalan secara maksimal dengan kata lain sistem presidensial masih terpengaruh oleh kondisi politik yang terpusat di DPR dengan kata lain Indonesia masih belum bisa melepas sistem parlementer secara penuh. Kata Kunci : Presiden, sistem presidensil, politik
Kedudukan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris: (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr) Amelia, Dita Fitria; Ubaidillah, Lutfian
National Multidisciplinary Sciences Vol. 2 No. 6 (2023): Proceeding SIGMA-1
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akta wasiat merupakan salah satu jasa yang dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang sifatnya otentik, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 875 KUHPerdata. Pembuatan akta waksiat tersebut harus dihadirkan dua orang saksi pada saat pembacaan akta wasiat oleh Notaris dan hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak, wasiat juga tidak dapat dibuat lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya mencabut kembali wasiat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan akta wasiat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang dibuat oleh notaris sudah sesuai dengan KUHPerdata atau tidak. Apabila ada pasal atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut pun dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data dari kepustakaan. Metode pendekatakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konsep (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut tidak kesesuaian dengan Pasal 903 KUHPerdata dan harus berkesesuaian dengan Pasal 914 KUHPerdata, maka dari itu akta wasiat tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Implementasi Rehabilitasi Mental Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual ubaidillah, lutfian; Darmawan, Muhammad Rifky
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v22i1.22443

Abstract

Anak korban kekerasan seksual mempunyai hak-hak yang diatur sebagaimana tertulis dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang harus dipenuhi oleh Penyidik, Pekerja Sosial, Penyuluh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Meski tidak ada kewajiban, namun demi kepentingan terbaik bagi anak. Adapun terhadap tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr, mulai dari tahap penyidikan, tuntutan hingga hukuman pengadilan, anak belum mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi. Jika dihubungkan dengan Teori Positivisme Austin dan Teori Progresif Rahardjo serta kebaruan hukum yang ingin dilakukan pemerintah agar lebih efektif dalam menangani permasalahan anak korban kekerasan seksual, maka akan dihasilkan 3 pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kasus, dan konsep dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pemenuhan terkait rehabilitasi anak korban mengungkapkan seksual dalam Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2022/PN Jmr masih belum terlaksana. Penyidik, Jaksa, dan Hakim hanya fokus mengadili tersangka. Hal ini pada dasarnya menurut Teori Positivisme dengan peraturan-peraturan-undangan, namun tidak dengan Teori Progresif yang tidak selalu merujuk pada peraturan-peraturan-undangan dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Sehingga kedepannya perlu adanya kebaruan hukum terkait dengan kewajiban rehabilitasi mental bagi anak korban kekerasan seksual dan aparat penegak hukum lebih memperhatikan hak-hak anak korban kejahatan agar dapat mengembalikan kondisinya seperti semula.
Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Tenaga Kerja Pasca Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Iqbal Mahdi, Muhammad; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2213

Abstract

Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan produksi suatu perusahaan, hal tersebut mengakibatkan pendapatan perusahaan juga berkurang. Sehingga, untuk pemenuhan hak tenaga kerja terabaikan dan dampaknya ialah marak terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak tenaga kerja PT. Muroco Kota Jember pasca Corona Virus Disease (Covid- 19) berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini ialah dapat ditemukan solusi bahwa perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan melibatkan para pihak untuk mencegah terjadinya PHK, memberitahukan terkait permasalahan yang terjadi, melibatkan perundingan bipartit, dan mediasi. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja akibat PHK di PT. Muroco Kota Jember tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena pekerja/buruh tersebut tidak mendapatkan haknya berupa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja setelah melakukan PHK. Pengusaha dimungkinkan menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK, Adanya kebijakan Pemerintah yang menetapkan pandemic Covid-19 sebagai bencana nasional serta dikeluarkannya sejumlah peraturan hukum memperkuat alasan pengusaha untuk menyatakan pandemi Covid-19 sebagai suatu peristiwa force majeure.
Pengawasan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pengelolaan Limbah Hasil dari Kegiatan Usaha Pabrik Ikan yang Berada di Kecamatan Muncar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air Aroma, Mega Servian; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2586

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi pada pengawasan kegiatan usaha pabrik ikan yang berada di daerah Muncar terhadap pengelolaan limbah baku mutu air berdasarkan PERDA Kab Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dan Pembahasan dari Penelitian ini adalah bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab mengawasi operasi pabrik ikan di Muncar. Pengawasan ini dilakukan melalui kunjungan rutin ke sungai di wilayah Muncar guna memastikan bahwa industri di sekitarnya mematuhi peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran yang ditemukan, pabrik akan segera dikenakan sanksi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mengambil langkah tambahan seperti pengawasan dan pelatihan lapangan, pengiriman surat kepada perusahaan, dan penyelenggaraan sosialisasi tahunan.
Kajian Yuridis Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial pada WNI yang Tidak Bersedia Vaksin Covid-19 (Berdasarkan Perpes No 14. Tahun 2021) Fitriadil, Akhmad Kurnia; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2596

Abstract

Jaminan sosial merupakan wujud layanan negara kepada rakyatnya, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial negara. Adanya sebuah wabah pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi yang menyebabkan kontroversi di lingkungan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji mengenai sanksi penundaan jaminan social kepada masyarakat yang tidak bersedia vaksin covid-19. Metode penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dengan jenis penlitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan sanksi terhadap individu yang menolak divaksinasi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Perpres No. 14 tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Virus Corona dianggap bermasalah karena dinilai melanggar hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipandang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang mengakui bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan sosial dari negara, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan sosial. Dengan demikian, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 tanpa disertai dengan pemenuhan hak asasi manusia dapat menyebabkan ketidakadilan dan konflik antara kebijakan pemerintah dan hak-hak individu. Perlu ada keseimbangan yang tepat antara upaya penanggulangan pandemi dan perlindungan hak-hak individu agar kebijakan yang diambil dapat dijalankan secara efektif dan adil.
Analisis Yuridis Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.325/Desawongsorejo dalam Perkara Putusan Nomor. 578/K/TUN/2020 Jo Putusan Nomor. 112/B/2020/PT.TUN SBY Jo Putusan Nomor. 128/G/2019/PTUN.SBY Amara Bittaqwa, Billa; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2812

Abstract

Sertfikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggungat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m2 dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melalukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo sebab bukan kewenangan absolut. Perkara a quo ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penertiban PKL di Alun-Alun Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Septiawan, Faisal Aditya; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2815

Abstract

Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menimbulkan permasalahan di kota-kota. PKL biasanya menduduki ruang-ruang publik seperti trotoar, taman, pinggir jalan, di atas irigasi, jembatan, bahkan di tengah taman kota dan alun-alun. Di Kabupaten Jember, perkembangan PKL terlihat cukup pesat, sehingga sering terjadi kericuhan dalam proses penertiban karena banyak dari mereka yang menolak penggusuran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap PKL yang berjualan di area alun-alun. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), metode yuridis empiris yang berfokus pada analisis prinsip-prinsip dan standar dalam hukum positif, serta pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2008, pedagang kaki lima harus memiliki izin lokasi, yang berlaku selama satu tahun dan tidak dipungut biaya. Mereka juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga kebersihan, dan membayar retribusi. Penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Jember diatur dalam Perda No. 6 Tahun 2008 dan Perbup No. 36 Tahun 2009. Pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin dapat digusur atau ditertibkan oleh polisi pamong praja.
Tinjauan Yuridis Tehadap Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg) Yudha, Angga; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2922

Abstract

Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA/Plg hakim memberikan status ahli waris kepada anak angkat dan mewariskan harta kepadanya lebih dari 1/3 bagian. Dalam putusan tersebut bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, karena pewaris masih memiliki kerabat yang berhak atas warisan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kedudukan Hukum anak angkat terhadap hak waris dalam harta peninggalan berdasarkan putusan studi kasus Nomor 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg. Putusan tersebut mencederai rasa keadilan bagi ahli waris menurut hukum Islam. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute approach), pendekatan kasus (Case approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual approach) dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan dalam kasus putusan No. 2142/Pdt.G/2017/PA.Plg, terdapat kekurangan dalam pertimbangannya karena kurang memperhatikan aspek non-yuridis yang mendasari situasi Kiki Wahyuni sebagai anak angkat, serta faktor-faktor lain yang relevan. Hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan yang diungkapkan dalam persidangan dan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus diperhitungkan dalam putusan.
Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sholehah, Wildatus; Ubaidillah, Lutfian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.2949

Abstract

Ketidakjelasan dalam kasus dispensasi kawin, masyarakat berbondong-bondong mengajukan permohonan, karena tidak menjelaskan keadaan yang dapat dianggap mendesak dan usia minimal anak yang dapat memperoleh dispensasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan mendesak dalam pengajuan dispensasi kawin dari berlakunya Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan. Metode Penelitian normatif melihat konsep hukum dan undang-undang. Hasil penelitian bahwa batas usia minimal pernikahan dan persyaratan untuk dispensasi harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam melindungi hak anak dan memastikan pertumbuhannya. Alasan mendesak untuk dispensasi juga harus dipertimbangkan secara menyeluruh, dan keputusan pengadilan harus berpusat pada kepentingan terbaik anak.  Kesimpulan dari penelitian bahwa Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan harus menghormati hak-hak anak untuk tumbuh kembang dan merupakan opsi terakhir. Dalam kebanyakan kasus, diberikan untuk menghindari perzinahan atau untuk mencegah calon mempelai hamil sebelum nikah.
Co-Authors Alfarisi, Charis Amara Bittaqwa, Billa Amelia, Dita Fitria Anggara, Febrian Aroma, Mega Servian Astika, Hestina Restu Darmawan, Muhammad Rifky Effendy, Irgi Fahrezy Faizin, Nurul FAUZIYAH Fitriadil, Akhmad Kurnia Iqbal Mahdi, Muhammad Jaelani, Andika Amri Permana, Bintang Rizky Prasetiyo, Rio Putri, Karladian Rohimah, Merlin Rohman, Arik Taufiqur Satria Wicaksono Semowo, Seno Septiawan, Faisal Aditya Shiddiqy, Abdillah Ash Sholehah, Wildatus Ulum, Shohibul Yasin, Naufal Bima Zaki Putra Yudha, Angga