<![CDATA[Pembangunan infrastruktur fisik memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan perkembangan kawasan perkotaan. Namun, seringkali muncul permasalahan hukum akibat pembangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 486/Pdt/2019/PT MDN terkait pembangunan tanpa izin dan dampaknya terhadap tata kelola pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum, dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian bangunan tanpa IMB melanggar ketentuan hukum, yang berdampak pada penyitaan aset, sanksi administratif, gugatan ganti rugi, dan konflik sosial. Mahkamah Agung menyoroti pentingnya legalitas dokumen kepemilikan tanah serta perlindungan terhadap kepentingan publik. Kasus ini juga menegaskan bahwa pembangunan tanpa izin dapat mengganggu tata ruang, lingkungan, dan keadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi IMB adalah syarat utama dalam menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik hukum. Rekomendasi meliputi digitalisasi administrasi pertanahan, peningkatan sosialisasi terkait IMB, serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mengurangi pelanggaran dan menjaga keberlanjutan pembangunan.]]>
Copyrights © 2025
