<![CDATA[Skandal dalam pelanggaran undang-undang telah sering terjadi, khususnya dalam bidang Corporate Social Responsibility (CSR) atau sering disebut tanggung jawab sosisal dan lingkungan. Dimana banyak perusahaan dengan sadar melanggar dengan tidak melakukan kewajiban CSR, dalam UUPT pasal 1 ayat 3 telah di terangkan kewajiban perusahaan dalam pemberian CSR terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun dalam praktiknya banyak perisahaan yang masih dengan sengaja melanggar undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan doctrinal, pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai metode kajian dengan melihat ketentuan peraturan perubndang-undangan tentang CSR yang berlaku di Indonesia, dengan mengedepankan pada pendapat-pendapat para ahli tentang CSR, pendekatan tersebut menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa kasus Pelanggaran Perdaata Corporate Social Responsibility menunjukkan bahwa pertanggung jawaban CSR dalam hukum di Indonesia masih memiliki ruang untuk di kembangkan, terutama dalam jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Pemberian sanksi yang lebih tepat bagi perusahaan yang melanggar, dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kepatuhan penerapan CSR di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
