<![CDATA[Sertipikat Hak Atas Tanah elektronik atau dapat disingkat Sertipikat Elektronik Pertama kali digaungkan olek Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2021, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri (PerMen) ATR/BPN nomor 01 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik, yang kemudian menjadi tidak berlaku sejak diundangkannya Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam kegaitan Pendaftaran Tanah. Keberadaan Sertipikat elektronik merupakan hal yang baru, baik dikalangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kota maupun masyarakat pengguna layanan pertanahan. Keadaan ini tentunya akan menjadi kendala bagi Stakeholder ataupun pihak terkait dalam melakukan tata laksana Penerbitan Sertipikat Elektronik dan/atau kepemilikan sertipikat elektronik baik yang dilaksanakan karena permohonan Hak pertama kali, maupun karena peralihan hak. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah guna memberikan pemahaman kepada masyarakat dan/atau stakeholder mengenai pelaksanaan, hambatan dan tantangan dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah secara elektronik. Penelitian ini menggunaka metode penelitian hukum yuridis normative yang di dukung dengan data empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelakanaan Penerbitan sertipikat elektronik dapat dilakukan oleh pemohon/stakeholder dengan melakukan kegiatan pertanahan berupa Permohonan Hak atas Tanah yang belum bersertipikat dan/atau melakukan kegiatan Pemeliharaan Data Pertanahan serta Kegiatan Perubahan data Pertanahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan sertipikat elektronik dapat disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal.Kata Kunci : Sertipikat Elektronik, Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Secara Elektronik, Hambatan dan Tantangan Penerbitan Sertipikat elektronik.]]>
Copyrights © 2025
