<![CDATA[Pemekaran daerah merupakan salah satu strategi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperluas akses layanan publik. Namun, dalam implementasinya, pemekaran daerah juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah di Merauke terhadap stabilitas politik, dinamika kekuasaan, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta artikel jurnal. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-struktural, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Merauke memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dinamika politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas administratif, ketimpangan distribusi sumber daya, serta ketegangan politik antara elite lokal, masyarakat adat, dan pendatang. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemekaran berjalan sesuai tujuan awalnya. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah, penerapan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, serta model pemekaran berbasis kajian akademik menjadi langkah penting dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah, pemekaran dapat menjadi instrumen desentralisasi yang efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
