Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Budaya Organisasi Perguruan Tinggi Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Dosen Dan Mahasiswa Martinus Wika
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1 No. 1 (2025): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v1i1.21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi swasta di Merauke. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini mengungkapkan tantangan spesifik yang dihadapi oleh perguruan tinggi di daerah tersebut dan memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan kualitas pendidikan. Subjek penelitian terdiri dari dosen, mahasiswa, dan pimpinan perguruan tinggi yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan budaya organisasi dan kinerja akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi di perguruan tinggi swasta di Merauke memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja akademik, baik dalam aspek pengajaran maupun motivasi mahasiswa. Budaya yang fleksibel dan informal di perguruan tinggi swasta memungkinkan hubungan yang lebih dekat antara dosen, mahasiswa, dan manajemen, namun juga menimbulkan tantangan seperti komunikasi yang kurang optimal dan kurangnya struktur dalam pengembangan profesionalisme dosen serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik. Penelitian ini menyarankan pentingnya pengembangan budaya organisasi yang lebih terbuka, inklusif, dan mendukung kolaborasi antar civitas akademika untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi akademik mahasiswa. Peningkatan komunikasi, pelatihan dosen, dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia diharapkan dapat memperbaiki kualitas pengajaran dan penelitian di perguruan tinggi swasta di Merauke.
PEMEKARAN DAERAH DAN STABILITAS POLITIK: ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA DI MERAUKE Martinus Wika
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 10 (2024): Desember 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemekaran daerah merupakan salah satu strategi desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan, dan memperluas akses layanan publik. Namun, dalam implementasinya, pemekaran daerah juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait stabilitas politik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah di Merauke terhadap stabilitas politik, dinamika kekuasaan, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, seperti pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan akademisi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan penelitian, serta artikel jurnal. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara semi-struktural, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dan triangulasi untuk memastikan validitas dan keakuratan hasil penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah di Merauke memiliki dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, dinamika politik, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas administratif, ketimpangan distribusi sumber daya, serta ketegangan politik antara elite lokal, masyarakat adat, dan pendatang. Oleh karena itu, strategi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pemekaran berjalan sesuai tujuan awalnya. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah, penerapan kebijakan afirmatif bagi masyarakat adat, serta model pemekaran berbasis kajian akademik menjadi langkah penting dalam mendukung stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan terarah, pemekaran dapat menjadi instrumen desentralisasi yang efektif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH PERBATASAN Martinus Wika
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tantangan dan dinamika yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan di wilayah perbatasan yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang khas. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah, pelaksana proyek, dan masyarakat setempat, serta observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan faktor penghambat dan solusi dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau dan hambatan sosial budaya juga turut memperburuk proses implementasi kebijakan tersebut. Meskipun demikian, pencapaian positif juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur dasar yang telah meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat setempat. Penelitian ini menyarankan agar pengambil kebijakan merumuskan strategi yang lebih inklusif, berbasis pada konteks lokal, dan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang lebih holistik, diharapkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.