PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI HADAPAN RUKUN TETANGGA (RT) DENGAN SURAT KETERANGAN TANAH (SKT) SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN TANAH DI KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA

NIM. A1011211076, SELLY FITRIA AYU RISKI

Jurnal Fatwa Hukum
Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum

Abstract  Buying and selling is a legal event that causes the transfer of ownership rights to an item from the seller to the buyer. The sale and purchase agreement for land rights must be made before the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds such as the sale and purchase deed (AJB) which is the legal basis for the process of registering changes in land ownership at the National Land Agency (BPN). The purpose of writing this thesis is to obtain data and information regarding the implementation of land sale and purchase agreements carried out in the presence of the Neighborhood Association (RT) by the parties, to find out the factors causing the community to carry out land sale and purchase agreements in the presence of the Neighborhood Association (RT), to know the legal consequences. from a land sale and purchase agreement using a Land Certificate (SKT) as proof of ownership carried out before the Neighborhood Association (RT).The research method used in this research is an empirical legal research method with a descriptive-analytic approach. The data collection technique that the author uses is the first, direct communication technique (Interview) with the data sources, namely the Head of the Neighborhood Association (RT), the Head of Batu Ampar Village, and the Head of the Kubu Raya Regency Land Office. Then the second is an indirect communication technique (Questioner) to the community who entered into a land sale and purchase agreement in the presence of the Neighborhood Association (RT).The community in Cabang Ruan Hamlet entered into an agreement to buy and sell land rights before the Neighborhood Association (RT) with proof of ownership in the form of a Land Certificate (SKT). Even though the Land Certificate (SKT) is administrative recognized, it does not have the same legal force as the Ownership Certificate (SHM). The factors causing the community to enter into land sale and purchase agreements in front of the Neighborhood Association (RT) are due to the long distance and difficulty of road access, and the lack of information and low level of community education resulting in a lack of community awareness about the importance of using the Ownership Rights Certificate (SHM) and the importance of the involvement of Land Deed Officials (PPAT) in the land buying and selling process. So that land sale and purchase agreements made before the Neighborhood Association (RT) with a Land Certificate (SKT) as proof of ownership cannot be legally recognized as a transfer of land rights.Keywords: Land Rights Sale and Purchase Agreement, Neighborhood Association (RT), Land Certificate (SKT), Legal Certainty, Land Deed Making Official (PPAT).  Abstrak  Jual beli adalah suatu peristiwa hukum yang menyebabkan adanya perpindahan hak kepemilikan atas suatu barang dari penjual kepada pembeli. Perjanjian jual beli hak atas tanah harus di lakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik seperti akta jual beli (AJB) yang menjadi dasar legal untuk proses pendaftaran perubahan kepemilikan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli tanah yang di lakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) oleh para pihak, mengetahui faktor penyebab Masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT), mengetahui akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan yang dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT).Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-analisis. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu yang pertama adalah Teknik Komunikasi secara langsung (Interview) terhadap sumber data yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa Batu Ampar, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Kemudian yang kedua Teknik Komunikasi tidak langsung (Questioner) kepada Masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli tanah di hadapan Rukun Tetangga (RT).Masyarakat di Dusun Cabang Ruan melakukan perjanjanjian jual beli hak atas tanah dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) dengan bukti kepemilikan berupa Surat keterangan Tanah (SKT). Meskipun Surat keterangan Tanah (SKT) diakui secara administratif namun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan Sertifikat Hak Milik (SHM). Faktor penyebab Masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah di hadapan Rukun Tetangga (RT) dikarenakan jarak yang jauh dan sulitnya akses jalan yang di tempuh, serta minimnya informasi dan rendahnya tingkat Pendidikan Masyarakat mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting penggunaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan pentingnya keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses jual beli hak atas tanah. Sehingga perjanjian jual beli hak atas tanah yang dilakukan di hadapan Rukun Tetangga (RT) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai bukti kepemilikan tidak dapat diakui secara hukum sebagai peralihan hak atas tanah.Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah, Rukun Tetangga (RT), Surat Keterangan Tanah (SKT), Kepastian Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).