<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayah kepulauan dengan menggunakan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dengan studi kasus pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Fokus kajian ini adalah kecenderungan pegawai dalam menunggu instruksi sebelum bertindak dalam proses pengadaan, serta dampaknya terhadap efisiensi dan kualitas hasil pengadaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa pola kerja yang bergantung pada arahan atasan, yang dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bersifat hierarkis dan kurang memberdayakan, secara signifikan menghambat kelancaran pengadaan. Sikap ini berkontribusi terhadap keterlambatan dalam pengambilan keputusan, pemborosan waktu dan sumber daya, serta penurunan kualitas hasil pengadaan yang seharusnya lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Selain itu, tantangan geografis wilayah kepulauan dan keterbatasan tenaga ahli semakin memperkuat pola kerja tersebut, sehingga memperburuk ketidakefektifan proses pengadaan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengadaan, termasuk perubahan budaya kerja yang menumbuhkan inisiatif, pemberian kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem digital dalam proses pengadaan guna mempercepat dan meningkatkan transparansi. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mengatasi hambatan yang muncul akibat perilaku "menunggu arahan" serta memastikan pengelolaan dana SBSN yang lebih efisien, transparan, dan berdaya guna bagi pembangunan di wilayah kepulauan.]]>
Copyrights © 2025
