<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya praktik pemasungan terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Desa Tanjung Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Praktik ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang melarang pemasungan dan menjamin akses kesehatan mental yang layak bagi seluruh warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan medis terhadap ODGJ korban pemasungan dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis terhadap ODGJ korban pemasungan belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur kesehatan dan pemahaman masyarakat. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin pelayanan kesehatan mental yang setara, namun masih menghadapi tantangan berupa stigma sosial dan keterbatasan akses. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan layanan serta menghapuskan praktik pemasungan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi tentang hak ODGJ dan pelatihan bagi tenaga kesehatan serta masyarakat untuk mengurangi stigma. Rehabilitasi psikososial dan pemberdayaan ekonomi bagi ODGJ yang telah pulih juga sangat diperlukan agar mereka dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
