<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai dinamika dan tantangan civic governance and good governance dalam konteks penerapan kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia dengan fokus orientasi utama bagaimana kebijakan desentralisasi pendidikan itu menerapkan serta menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip – prinsip civic governance yaitu berbasis pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada partisipasi warga negara dan good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara komprehensif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan Metode Kajian pustaka Pustaka atau Literatur mencakup berbagai gagasan atau teori yang saling berhubungan secara erat dan didukung oleh data dari sumber pustaka. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dilakukan melalui studi mendalam terhadap buku, literatur, catatan, serta laporan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji penelitian ini mengkaji agar civic governance dan good governance dapat diimpelementasikan dalam kebijakan pendidikan berdasarikan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, keadilan dan integritas yang dapat dipertajnggungjawabkan secara publik. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah berdasarkan prinsip civic governance dan good governance perlu didukung oleh seluruh stakeholders Pemerintahan Daerah dan Non Government Organizations (N.G.O) bidang pendidikan.]]>
Copyrights © 2025
