Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan izin usaha ketenagalistrikan di Dinas ESDMD Provinsi Sulawesi Utara dengan fokus pada struktur organisasi, koordinasi antar lembaga, penerapan SOP, serta sikap dan komitmen pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi dan SOP sudah ada, terdapat kendala dalam koordinasi dengan Dinas PMPTSPD dan inkonsistensi penerapan SOP. Penerima izin kesulitan memahami proses perizinan, dan masyarakat merasa kurang sosialisasi. Sikap pemangku kepentingan menunjukkan komitmen, tetapi terbatasnya sumber daya menghambat efektivitas. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar lembaga, optimalisasi SOP, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
Copyrights © 2024