Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Ibnu Ubaidillah (IAI Bunga Bangsa Cirebon)

Eduprof
Vol. 2 No. 1 (2020): Eduprof : Islamic Education Journal

ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konfigurasi politik yang terjadi sebagai latarbelakang lahirnya ketentuan pasal 13 huruh e tentang kewajiban partai politik. Disamping itu, dengan mengetahui bagaimana konfigurasinya, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu terkait alasan mengapa dalam pasal 13 huruf e tersebut hanya mewajibkan partai politik dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pimer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, naskah UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, Naskah UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Naskah UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tenatang pembentukan peraturan perundangundangan, dan risalah rapat pembahasa rancangan undang-undang tentang partai politik tahun 2007. Sementara untuk data sekunder, penulis proleh dari bahanbahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Setelah melihat bagaimana konfigurasinya, hasil penelitiannya menunjukkan, ada keinginan untuk memperkuat ketentuan terkait dengan hak-hak (kepentingan) politik anggota partai yang sebelumnya banyak diabaikan, sehingga dalam rangka itu dirumuskanlah dalam pasal 13 huruf e yang mewajibkan partai dalam menyalurkan aspirasi politik anggotanya. This study aims to find out how the political configuration that occurs as a background for the birth of the provisions of Article 13 letter e concerning the obligations of political parties. In addition, by knowing how the configuration is, this study also aims to find out the reasons why Article 13 letter e only requires political parties to channel the political aspirations of their members. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data are taken directly from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a result of the amendments, the text of Law no. 2 of 2011 concerning amendments to Law no. 2 of 2008, the text of Law no. 2 of 2008 concerning Political Parties, Law No. 31 of 2002 concerning political parties, Attachment to Law no. 12 of 2011 concerning the formation of laws and regulations, and the minutes of the meeting to discuss the draft law on political parties in 2007. As for secondary data, the authors obtained from library materials in the form of books, research results, journals, papers, internet related to the object of research. The primary and secondary data were then analyzed qualitatively and presented in the form of a description. After seeing how the configuration is, the results of the research show that there is a desire to strengthen the provisions related to the political rights (interests) of party members which were previously ignored, so that in that context it is formulated in article 13 letter e which obliges parties to channel the political aspirations of their members.