<![CDATA[Latar belakang dari penelitian ini adalah karena pesatnya perkembangan pasar modern di Kabupaten Bandung Barat (KBB) namun terdapat permasalahan dalam penentuan lokasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui apakah Perda KBB No. 21 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum pengaturan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memenuhi noma dan syarat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektifkah Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau situasi antara pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini juga menggunakan teori ROCCIPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pasar modern yang didirikan berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak memenuhi jarak minimal seperti yang diatur dalam Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Meskipun Perda tersebut telah sesuai dengan norma dan persyaratan dalam pembentukannya, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dinas terkait dan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Perda KBB No. 21 Tahun 2011 telah memenuhi norma dan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, implementasi Perda KBB No. 21 Tahun 2011 dirasa belum berjalan efektif, sehingga diperlukan sanksi yang tegas berupa pencabutan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi pasar modern yang didirikan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan diperlukan koordinasi dari semua pihak agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.]]>
Copyrights © 2023
