cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman Fikriya, Makhyatul; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.139

Abstract

Dalam Teori Negara Hukum Rechtstaats yang di gagasnya, Julius Stahl menyatakan bahwa setidaknya ada 4 prinsip dasar yang harus terpenuhi sebagai negara yang salah satu di antaranya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maka Indonesia sebagai Negara hukum haruslah menjunjung tinggi hak Asasi. Namun pada faktanya terdapat problematika dalam implemantasinya. Yakni tidak ada hak warga negara asing untuk mendapatkan legal standing dalam pengujian UU. Untuk itu perlu adanya studi komparasi hukum di Indonesia dengan hukum negara lain dalam hal ini negara Jerman. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan data dan informasi perbedaan antara Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman.
Ketidaksesuaian Jarak Antar Pasar Modern dengan Pasar Tradisional Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) No. 21 Tahun 2011 Ahmad, Nurirvan Mulia Putra; Fikriya, Makhyatul
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.140

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena pesatnya perkembangan pasar modern di Kabupaten Bandung Barat (KBB) namun terdapat permasalahan dalam penentuan lokasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui apakah Perda KBB No. 21 Tahun 2011 yang menjadi payung hukum pengaturan pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah memenuhi noma dan syarat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk mengetahui seberapa efektifkah Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan keadaan atau situasi antara pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Metode atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Penelitian ini juga menggunakan teori ROCCIPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pasar modern yang didirikan berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak memenuhi jarak minimal seperti yang diatur dalam Perda KBB No. 21 Tahun 2011. Meskipun Perda tersebut telah sesuai dengan norma dan persyaratan dalam pembentukannya, namun dalam implementasinya belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, dinas terkait dan pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Perda KBB No. 21 Tahun 2011 telah memenuhi norma dan syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, implementasi Perda KBB No. 21 Tahun 2011 dirasa belum berjalan efektif, sehingga diperlukan sanksi yang tegas berupa pencabutan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) bagi pasar modern yang didirikan tidak sesuai dengan peraturan tersebut dan diperlukan koordinasi dari semua pihak agar pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan secara efektif.
Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024 Firmanto, Fakhry; Abadi, Wilken Rezki
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.329

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi politik generasi muda dalam mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024. Partisipasi politik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari modernisasi, kelas sosial, intelektual, konflik elit, hingga keputusan politik. Faktor partisipasi politik menentukan kualitas elit politik yang akan memimpin negara di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur dan melalui kuesioner yang mempengaruhi pengaruh partisipasi politik bagi generasi muda terhadap pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran generasi muda memiliki peran partisipasi politik yang cukup tinggi, yaitu sebagai upaya utama untuk mengubah peran negara menjadi lebih baik. Namun, yang perlu dipersiapkan saat ini bukan hanya melakukan sosialisasi dan edukasi politik tentang penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum tahun 2024, tetapi yang lebih penting adalah pemahaman tentang orientasi dan proyeksi partai politik dan tokoh politik yang akan mengisi konstelasi negara yang lebih baik di masa depan.
Peran Generasi Muda dalam Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Riyanti, Ratna; Luthfi, Amir; Rohana, Dian
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.330

Abstract

Peran generasi muda dalam mengembangkan dan meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik. Dalam era modern ini, partisipasi politik menjadi fondasi demokrasi yang kuat, dan generasi muda dianggap sebagai agen perubahan yang penting. Pendidikan politik berperan dalam membangun kesadaran politik di kalangan generasi muda. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar politik, termasuk struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, generasi milenial dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik. Peran pendidikan politik dalam membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik, hak-hak warga, dan tanggung jawab sebagai pemilih. Generasi muda memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan partisipasi politik, terutama melalui penerapan teknologi informasi dan media sosial. Artikel ini juga membahas dampak positif yang dapat dicapai melalui keterlibatan aktif generasi muda dalam diskusi politik, kampanye pemilihan, dan kegiatan partisipatif lainnya.
Upaya Preventif Pelecehan Seksual di Media Sosial melalui Peran Cybersecurity sebagai Upaya Penjaminan HAM di Era Digital Fikriya, Makhyatul; Novia, N Santi ,; Muslim, M. Gildan
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i1.333

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada Hak Asasi Manusia (HAM) dalam era digital, khususnya Hak Digital atau digital right, yang mencakup hak warga negara untuk menggunakan media digital, termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan dari kekerasan digital. Artikel menyoroti peningkatan kasus kekerasan siber berbasis gender, terutama pelecehan seksual di media sosial.Metode penelitian menggunakan literatur/kepustakaan, mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, internet, dan literatur terkait. Pembahasan mencakup pelaksanaan dan penjaminan HAM di era digital serta upaya preventif pelecehan seksual di media sosial. Dalam konteks regulasi, penelitian menyoroti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Artikel mengeksplorasi upaya preventif, terutama peran cybersecurity, untuk menjamin HAM di era digital.Upaya preventif menitikberatkan pada cybersecurity, melibatkan perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Literasi digital juga disoroti sebagai faktor penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital. Hasil penelitian menegaskan perlunya upaya preventif, termasuk keamanan siber dan peningkatan literasi digital, guna mengurangi kasus kekerasan seksual online di media sosial.
Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer Nasution, Salman; Hafizsutrisno, Hafizsutrisno
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.402

Abstract

Alasan penulis tertarik dengan penelitian ini untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadap partisipasi politik . Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui motivasi serta bentuk pendidikan politik dalam partisipasi politik pemilih muda. Hal ini diharap dapat memberi pendidikan politik untuk para generasi muda atau pemilih muda dalam mengikuti partisipasi politik pada pemilu legislative yang selanjutnya. Pendidikan politik bagi generasi muda dapat membuat mereka berperan aktif untuk memberikan gagasan mereka untuk para pemimpin politik yang relevan dengan kehidupan mereka, serta bisa memperkecil kesenjangan yang terjadi antara elite dan pemuda dengan upaya kritis terhadap politik serta partisipasi terhadap Politik.Melalui pendekatan-pendekatan budaya popular dengan anak muda seperti Media sosial dan memahami Perilaku anak muda atau Gen Z.Pendekatan menggunakan budaya popular terhadap anak muda untuk berpartisipasi dalam partai politik dan dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2024.
Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua RI sebagai Penyelenggara Pemilu Husnaldi, Husnaldi; Riyanti, Ratna
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.408

Abstract

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu system yang penyelenggaraan pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Hasyim Asy’ari merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dengan Putusan Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2023. Ada pun pasal-pasal yang dikenakan Pasal 6 ayat (2) huruf b, c dan ayat (3) huruf e; Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf a, b, g, h, I, j, l; Pasal 11 huruf d; Pasal 12 huruf a, b; Pasal 14 huruf c; Pasal 15; Pasal 16 huruf e; huruf 19 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum. Kode Kunci : pemilu, kode etik, ketua KPU.
Penerapan Legalisasi Dokumen Melalui Apostille Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2022 Pradana, Willy; Fakhry, Fakhry
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.435

Abstract

Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, atas tindakan tersebut maka Indonesia tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille. Salah satunya yaitu tentang legalisasi dokumen asing. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak Lembaga pemerintahan seperti Kementrian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri, kemudian diubah dengan menggunakan Apostille Certificated. Saat ini Pemerintah Indonesia belum menentukan “otoritas berwenang” yang akan menjalankan berkenaan dengan proses Apostille Certificated. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penggunaan Apostille Certificated bagi dokumen publik yang sesuai dengan Konvensi Apostille yang berlaku di Indonesia, dan membandingkan penggunaan Apostille Certificated di negara lain. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menyertakan beberapa contoh dari negara lain yang sesuai dengan pembahasan. Apostille Certificated senyatanya memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia, untuk mendorong minat investasi internasional serta mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara.
Telaah Kritis Larangan Analogi dalam Hukum Pidana Reconstruction of Politics of National Criminal Law (Critical Analysis on the Prohibition of Analogy in Criminal Law) Salman, Salman; Sahputra, Rian Prayudi
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v1i2.436

Abstract

Pergeseran paradigma dalam kehidupan bernegara khususnya pasca amandemen UUD 1945 belum sepenuhnya dipahami secara benar. Hingga kini termasuk dalam kehidupan berhukum masih terjadi kesenjangan antara paradigma dan implementasinya. Kesenjangan paradigmatik ini terlihat misalnya dari belum adanya implementasi secara komprehensif kaidah dasar Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pembaharuan hukum pidana nasional (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum pidana nasional dipandang belum sepenuhnya mereperesentasi tuntutan konstitusi. Larangan penggunaan analogi dalam hukum pidana masih dipandang berseberangan dengan ketentuan Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesenjangan paradigmatik ini tidak saja berpotensi menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, tetapi juga berpotensi batalnya pasal dalam undang-undang yang bersangkutan.
Mendalami Praktik Spionase Korporat: Analisis Taktik, Dampak Terhadap Perusahaan, dan Tantangan Hukum yang Dihadapi Irsan, Laila Yuniar; Hosnah, Asmak Ul
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i1.454

Abstract

Praktik pengumpulan informasi secara diam-diam oleh perwakilan diplomatik suatu negara atas hal-hal yang sangat sensitif dari negara penerima, telah menjadi isu yang serius dalam konteks hubungan internasional. Tindakan semacam ini, sering kali disebut sebagai spionase, tidak hanya melanggar kedaulatan negara penerima tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur pengumpulan informasi secara sah. Akibatnya, tindakan spionase tidak hanya merusak hubungan diplomatik antar negara, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum serius. Negara yang menjadi korban spionase memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum, termasuk mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional. Sementara itu, dalam konteks perang, perlindungan hukum terhadap agen mata-mata menjadi ketidakjelasan dalam hukum humaniter internasional. Konvensi yang mengatur perang tidak secara eksplisit mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, urgensi perlindungan hukum terhadap agen mata-mata yang bertugas dalam perang menjadi perhatian utama dalam kerangka hukum humaniter internasional.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)