<![CDATA[Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia dan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Namun dalam praktik, proses legislasi masih berlangsung secara tertutup dan minim pelibatan masyarakat, yang mencerminkan krisis partisipasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep partisipasi publik sebagai hak konstitusional, meninjau realitas implementasinya dalam pembentukan undang-undang, serta mengkaji dampaknya terhadap legitimasi hukum. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian menemukan bahwa partisipasi publik masih bersifat simbolik dan prosedural, tanpa menjamin aspirasi masyarakat dipertimbangkan secara substantif. Krisis ini berdampak pada melemahnya legitimasi hukum, munculnya resistensi sosial, dan turunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu reformulasi sistem legislasi yang menjamin partisipasi bermakna melalui mekanisme transparansi dan perlindungan konstitusional yang lebih kuat.]]>
Copyrights © 2025
