<![CDATA[Artikel ini membahas strategi pendampingan hukum dalam kasus perceraian yang telah sah secara agama namun belum sah secara hukum negara, dengan studi kasus perceraian antara RDP dan NST. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini meliputi kendala komunikasi jarak jauh antara para pihak, tingginya emosi dan egoisme masing-masing individu, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses pengajuan gugatan cerai. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menguraikan bagaimana pemberi bantuan hukum harus memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dalam kondisi yang serba terbatas. Strategi yang digunakan meliputi pemanfaatan media komunikasi digital dan layanan e-Court pada Pengadilan Agama sebagai solusi dalam menghadapi hambatan geografis dan administratif. Artikel ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara masyarakat, pendamping hukum, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian secara sah, tertib, dan adil di mata hukum negara.]]>
Copyrights © 2025
