<![CDATA[Pelaksanaan pemilu di Republik Indonesia masih jauh dari sempurna, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengoptimalkannya, termasuk peran Kepolisian dan Brimob. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kepemimpinan dalam pengamanan pemilu oleh anggota Kompi 4 Batalyon B Pelopor di Cipanas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang memandang hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan dogma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga semua tindakan negara, termasuk pemilu, harus berlandaskan prinsip ini. Sejak dibentuknya Pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011, yang menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, sekarang Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 memberikan kekuatan lebih kepada pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya, termasuk keterlibatan Kepolisian dan Brimob. Dalam penelitian ini, penulis menemukan delapan strategi kepemimpinan yang dapat diterapkan sebagai upaya pengamanan pemilu yang akan dilaksanakan di Cipanas oleh anggota Brimob Kompi 4 Batalyon B Pelopor pada tahun 2024. ]]>
Copyrights © 2025
