<![CDATA[Pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, terutama yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA), menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah pelanggaran yang dilakukan oleh WNA asal Pakistan, MK, yang mencoba mengurus paspor Indonesia secara ilegal di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Jember. Kasus ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia serta apa saja dasar hukum yang mendasari tindakan administratif terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada MK dan bagaimana sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk tindakan deportasi dan penangkalan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh MK merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan keimigrasian di Indonesia, yang tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada sistem keamanan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak imigrasi Jember dengan melakukan deportasi dan penangkalan terhadap MK adalah langkah yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kedaulatan negara. Kata Kunci: .]]>
Copyrights © 2025
