<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak luas, baik secara sosial maupun hukum. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pecandu narkotika sering kali dihadapkan pada dua pendekatan yang berbeda, yaitu pemidanaan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa pecandu dapat menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman. Namun, implementasi di lapangan masih menunjukkan kecenderungan kriminalisasi terhadap pecandu, yang berakibat pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta kurang efektifnya proses pemulihan bagi pengguna narkotika. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pecandu narkotika serta mengevaluasi efektivitas rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait serta membandingkan dampak dari kedua pendekatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pecandu narkotika sering kali tidak menyelesaikan akar masalah, sedangkan rehabilitasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka ketergantungan dan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan yang lebih mengedepankan rehabilitasi sebagai solusi utama dalam menangani pecandu narkotika, tanpa mengesampingkan aspek penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.]]>
Copyrights © 2025
