<![CDATA[ ABSTRAKPasar Modal merupakan pasar untuk berbagai jenis instrumen keuangan jangka panjang. Salah satu Instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah reksadana. Adapun bentuk hukum reksadana menurut pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Pasar modal, bentuk hukum reksadana terdiri dari; 1.) Reksadana berbentuk perseroan, 2.) Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 dan POJK No. 4 Tahun 2023 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara kedua peraturan tersebut dan dampaknya terhadap para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute approach, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis perubahan substantif dalam regulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK No. 4 Tahun 2023 memperkenalkan fitur-fitur baru seperti in-kind redemption dan share class, yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan reksa dana. Selain itu, peraturan baru ini juga memungkinkan digitalisasi transaksi melalui penggunaan virtual account. Meskipun membawa banyak manfaat, implementasi peraturan ini menghadirkan tantangan berupa kebutuhan infrastruktur teknologi yang memadai dan edukasi bagi investor.Kata Kunci : Reksadana, Kontrak Investasi Kolektif, Likuiditas, Regulasi Pasar Modal ABSTRACTThe Capital Market is a market for various types of long-term financial instruments. One of the instruments traded on the capital market is mutual funds. As for the legal form of mutual funds according to Article 18 Paragraph 1 of the Capital Markets Law, the legal form of mutual funds consists of; 1.) Mutual funds in the form of a company, 2.) Mutual funds in the form of a Collective Investment Contract (KIK). This research analyzes the comparison between Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 23/POJK.04/2016 and POJK no. 4 of 2023 concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts (CIC).The main objective of this research is to identify the fundamental differences between the two regulations and their impact on stakeholders, including investors, investment managers and custodian banks. This research uses normative legal methods with a statute approach, as well as study analysis using qualitative analysis to analyze substantive changes in regulations.The research results show that POJK No. 4 of 2023 introduces new features such as in-kind redemption and share class, which provide greater flexibility in mutual fund management. Apart from that, this new regulation also allows the digitization of transactions through the use of virtual accounts. Even though it brings many benefits, implementing this regulation presents challenges in the form of the need for adequate technological infrastructure and education for investors.Keywords : Mutual Funds, Investment, Liquidity, Capital Market Regulation]]>
Copyrights © 2025
