<![CDATA[Perlindungan hukum pelayanan pasien lansia sangat penting dilakukan sebagai pengguna jasa di puskesmas, sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya fakta bahwa pelayanan puskesmas Kota Batam. masih belum optimal membawa dampak bagi pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam. Penelitian peneliti akan membahas bagaimana pengaturan hukumnya, perlindungan hukumnya dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam.. Untuk menganalisis penelitian ini, Peneliti menggunakan Teori Perlindungan Phillipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa sedagkan perlindungan represif adalah perlindungan saat sudah terjadi sengketa. Ruang lingkup penelitian ini adalah puskesmas Kota Batam. Peneliti melakukan penelitian terhadap objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Proses penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian melakukan wawancara dengan informan , melakukan studi dokumen standar operasional pelaksanaan, dan melakukan analisis data. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa perlindungan preventif terhadap pelayanan pasien lansia sudah berjalan namun belum optimal dalam pelaksanaanya. Sedangkan perlindungan represif terhadap pelayanan pasien lansia belum berjalan, karena keluhan masyarakat terhadap pelayanan lansia hanya dilakukan mediasi dengan pasien dan dilakukan pembinaan internal tehadap petugas yang melanngar, belum sampai ada penggantian rugi terhadap pasien bahkan sampai ke ranah hukum.]]>
Copyrights © 2025
