Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAYANAN PASIEN LANSIA SEBAGAI PENGGUNA JASA LAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS KOTA BATAM Wulandari, Yulias Suci; Ukas, Ukas
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i1.8863

Abstract

Perlindungan hukum pelayanan pasien lansia sangat penting dilakukan sebagai pengguna jasa di puskesmas, sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya fakta bahwa pelayanan puskesmas Kota Batam. masih belum optimal membawa dampak bagi pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam. Penelitian peneliti akan membahas bagaimana pengaturan hukumnya, perlindungan hukumnya dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pelayanan lansia di Puskesmas Kota Batam.. Untuk menganalisis penelitian ini, Peneliti menggunakan Teori Perlindungan Phillipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum ada dua macam, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa sedagkan perlindungan represif adalah perlindungan saat sudah terjadi sengketa. Ruang lingkup penelitian ini adalah puskesmas Kota Batam. Peneliti melakukan penelitian terhadap objek penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Proses penelitian ini adalah dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian melakukan wawancara dengan informan , melakukan studi dokumen standar operasional pelaksanaan, dan melakukan analisis data. Dari hasil penelitian dapat terlihat bahwa perlindungan preventif terhadap pelayanan pasien lansia sudah berjalan namun belum optimal dalam pelaksanaanya. Sedangkan perlindungan represif terhadap pelayanan pasien lansia belum berjalan, karena keluhan masyarakat terhadap pelayanan lansia hanya dilakukan mediasi dengan pasien dan dilakukan pembinaan internal tehadap petugas yang melanngar, belum sampai ada penggantian rugi terhadap pasien bahkan sampai ke ranah hukum.
Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jual Beli Akun Grab Di Kota Batam Dan Implikasinya Bagi Konsumen Wulandari, Yulias Suci; Ukas, Ukas
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17991

Abstract

Ekonomi digital merupakan bagian dari perekonomian yang memungkinkan serta mendukung transaksi barang dan jasa melalui perdagangan elektronik di dunia maya. Ini juga dikenal sebagai ekonomi internet atau ekonomi online, karena banyak penyedia layanan digital memanfaatkan jaringan internet untuk memberikan layanan kepada konsumen akhir, termasuk ojek online. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengenali aktivitas jual beli akun online dalam layanan transportasi, terutama Grab, serta mengevaluasi dampak dari aktivitas tersebut terhadap pengguna. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yang menggunakan sumber hukum primer, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hubungan antara penyedia aplikasi dan pengemudi dalam sistem ekonomi berbagi bersifat kemitraan, namun melarang praktik jual beli akun. Praktik ini berbahaya karena melibatkan penyalahgunaan identitas dan manipulasi data yang melanggar hukum, khususnya Undang-undang ITE. Praktik jual beli akun mengancam keamanan dan hak-hak konsumen yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Konsumen berisiko dilayani oleh pengemudi yang tidak terverifikasi, sehingga hak atas keamanan dan informasi yang benar dilanggar.