<![CDATA[Badan Pengusahaan Batam yang sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan saat ini sering kali dikeluhkan atas lambatnya pelayanan pengurusan dokumen-dokumen yang menjadi kewenangannya. Dalam hal ini, seluruh urusan lahan harus melalui BP Batam. Banyak sekali dokumen-dokumen lahan yang perlu diketahui dan bahkan diurus untuk kepemilikan lahan di Kota Batam, terjadinya dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Batam Pengusahaan Batam (BP Batam). Dualisme kewenangan ini, mengakibatkan terjadinya ketidak akuran antara Pemkot Batam dan BP Batam dalam menjalankan pemerintahan di Kota Batam. Segala upaya pemerintah belum mampu untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga strategi yang diupayakan yaitu ingin menjadikan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat yuridis- normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdaganagn Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kesimpulan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan, kendala-kendala dan upaya-upaya Badan Pengusahaan Batam dalam proses alokasi lahan untuk pengelolaan lahan dan pemberian hak atas tanah pasca pengabungan jabatan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan Walikota Batam. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dan pengambilan data-data dari berbagai sumber.]]>
Copyrights © 2025
