<![CDATA[Implikasi dari KUHP Nasional yaitu delik korupsi bukan lagi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), namun tindak pidana korupsi disamaratakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dan politik hukum pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Melalui metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang 30 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pemerintah juga memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kemudian, dalam KUHP Nasional mengubah bebebrapa pengaturan mengenai tindak pidana korupsi. Tiga poin utama yang menarik perhatian publik mengenai perubahan dalam pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah arah politik hukum pemberantasan korupsi, kepastian hukum dalam implementasi pengaturan tindak pidana korupsi, dan penegakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.]]>
Copyrights © 2025
