<![CDATA[Permasalahan sertifikat hak milik ganda atas tanah sering menimbulkan konflik hukum dan ketidakpastian kepemilikan. Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum sertifikat ganda serta pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitannya. Rumusan masalah yang dikaji meliputi legalitas sertifikat ganda dan tanggung jawab BPN atas penerbitannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak milik ganda dapat terjadi akibat kelalaian administratif, kesalahan pengukuran, atau penyalahgunaan wewenang. Meskipun sertifikat memiliki kekuatan hukum, penerbitannya tetap dapat dibatalkan melalui mekanisme administratif di BPN atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). BPN bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana dalam kasus ini. Reformasi sistem pertanahan melalui digitalisasi dan peningkatan pengawasan diperlukan guna mencegah terulangnya masalah serupa serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
