<![CDATA[Pembentukan daerah otonomi baru menjadi salah satu instrumen kebijakan yang penting dalam upaya memperluas jangkauan pemerintahan dan pelayanan publik. Penelitian ini membahas respon kebijakan terhadap pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya di Kalimantan Tengah. Metode analisis kebijakan digunakan untuk memahami konteks, proses, dan dampak dari kebijakan pemekaran tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Baru Kotawaringin Raya merupakan upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi pemerintahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Namun, respon terhadap kebijakan ini juga menghadapi tantangan seperti pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan harmonisasi kepentingan antarwilayah. Implikasi kebijakan yang dihasilkan menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dampak positif dan negatif dari pemekaran provinsi baru tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kalimantan Tengah.]]>
Copyrights © 2024
