<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada politisasi birokrasi dalam pemerintahan di Kabupaten Takalar, sebuah isu yang sangat penting terkait dengan layanan publik dan efektivitas pemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dinamika mutasi politik dalam birokrasi pemerintahan daerah serta dampaknya terhadap kualitas layanan yang diberikan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dua kali mutasi yang dilakukan oleh bupati Takalar terhadap kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didasari oleh penilaian negatif dari ombudsman dan pelanggaran integritas. Namun, kedua mutasi tersebut tidak memperoleh persetujuan dari pihak terkait, yang mengarah pada teguran resmi dan pemutusan layanan publik yang seharusnya ada. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi dan akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi dalam pengelolaan birokrasi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.]]>
Copyrights © 2025
