<![CDATA[Pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan memiliki peran strategis dalam mendukung transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran publik. Kabupaten Intan Jaya, sebagai daerah berkembang, menghadapi tantangan dalam pelaksanaan klarifikasi dan negosiasi teknis dalam proses pengadaan, seperti ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan, rendahnya pemahaman teknis, serta kurangnya transparansi dan dokumentasi negosiasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas proses klarifikasi dan negosiasi teknis di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan lima informan, observasi langsung, serta analisis dokumen pengadaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 65% proses klarifikasi dan negosiasi teknis berhasil dalam tahap pertama, sementara 35% lainnya mengalami perpanjangan waktu. Selain itu, hanya 50% laporan negosiasi terdokumentasi dengan lengkap, yang menunjukkan masih lemahnya sistem pencatatan dan akuntabilitas. Implikasi penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan kapasitas tim pengadaan, optimalisasi pencatatan berbasis digital, serta perbaikan komunikasi antara pemerintah dan penyedia barang/jasa guna meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan.]]>
Copyrights © 2025
