<![CDATA[Indonesia memiliki masalah peningkatan jumlah impor besi dan baja dari tahun ke tahun, akan tetapi Tiongkok dan Vietnam disorot berbeda oleh pemerintah karena mengalami peningkatan yang signifikan sehingga dicurigai melakukan dumping. Dengan begitu apa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap dugaan dumping yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam oleh Lembaga-lembaga yang berwenang serta pihak-pihak terkait dan Apa akibat hukumnya. Penelitian ini akan dianalisa dengan metode penlitian hukum normatif yang dipertimbangkan dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta perjanjian-perjanjian internasional dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Antidumping Code 1994 menjadi dasar upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Tiongkok dan Vietnam mengingat bahwa ketiga negara tersebut merupakan anggota dari World Trade Organization dengan General Agreement on Tariff and Trade. Komite Anti Dumping Indonesia adalah Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dumping, baik secara offensive ataupun defensive yang dimulai berdasarkan inisiatif ataupun permohonan dari mayoritas Industri Dalam Negeri barang sejenis. Apabila proses penyelidikan yang dilakukan oleh KADI terbukti ditemukan adanya dumping maka akan dikenakan sangsi berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sesuai besaran margin dumping dan apabila tidak ditemukan atau margin deminimis maka proses penyelidikan dihentikan. Dan sangat disayangkan karenA dumping secara khusus belum diatur dalam sebuah undang-undang di Indonesia. ]]>
Copyrights © 2022
