cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 560 Documents
 1   2   3   4   5 
Penyelesaian Konflik Antara Norma Khusus dengan Norma Khusus Lainnya pada Perkara ‘Pencucian Hasil Kejahatan’ Narkotika dan Perusakan Hutan Yanuar, Muh Afdal
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1053

Abstract

This paper will explain about the conflict of norms that arise because there are 2 (two) similar provisions (offenses) in different laws, related to 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime'. Furthermore, it is also discussed which principles must be applied to resolve the conflict of norms, and which provisions (offenses) must be applied in that case. This paper uses a normative research with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Through this paper it is also concluded that in case of a conflict of norms between special norms and other special norms, the most relevant principle to be applied is the juridische/systematische specialiteit principle, and in the context of the conflict of norms that occurred in case of 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime', the more relevant provision (offense) applied is the 'Money Laundering Offense' as regulated in the Money Laundering Law.Tulisan ini akan membahas terkait dengan konflik norma yang timbul karena terdapat masing-masing 2 (dua) aturan yang mirip pada undang-undang yang berbeda, terkait ‘pencucian hasil kejahatan pengrusakan hutan’ dan ‘pencucian hasil kejahatan narkotika’. Selanjutnya, juga dibahas perihal asas apa yang harus diterapkan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, dan ketentuan (delik) mana yang harus diberlakukan dalam peristiwa hukum tersebut. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Melalui tulisan ini juga disampaikan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, maka asas yang paling relevan untuk diterapkan adalah asas juridische/systematische specialiteit, dan dalam konteks konflik norma yang terjadi pada perkara ‘pencucian hasil kejahatan pengrusakan hutan’ dan ‘pencucian hasil kejahatan narkotika’, maka ketentuan (delik) yang lebih relevan diterapkan adalah ‘Delik Pencucian Uang’ sebagaimana diatur dalam UU TPPU
KEBIJAKAN PIDANA KERAS BELUM TENTU CERDAS: EVALUASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO 2014-2019 Ramadhan, Choky R.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.741

Abstract

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama (2014-2019) menrumuskan dan menjalankan beberapa kebijakan pidana dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai cukup keras dan tegas, namun dapat meleset dari sasaran-sasaran jangka menengah (RPJMN) maupun cita-cita kepemimpinannya (Nawacita). Penilaian atas kebijakan tersebut dilandasi pada gagasan penanganan kejahatan secara cerdas (smart on crime) yang diusung pemerintahan Barrack Obama di Amerika Serikat (AS). Gagasan tersebut mengutamakan kebijakan pidana dan penegakan hukum pidana yang berbasis bukti, ilmu pengetahuan, dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal dan efisien. Evaluasi dengan menggunakan gagasan smart on crime dilakukan terbatas pada 3 (tiga) area kebijakan pidana pada pemerintahan Jokowi periode pertama. Ketiga area tersebut yaitu: (1) korupsi pada penegak hukum; (2) narkotika; (3) kekerasan seksual.
PARADIGMA BARU UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Mahendra, A.A. Oka
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i1.290

Abstract

.
KEDUDUKAN PENETAPAN TERSANGKA DI DALAM OBJEK GUGATAN PRAPERADILAN (THE POSITION OF THE DETERMINATION OF THE SUSPECT IN THE PRETRIAL LAWSUIT OBJECTS) ., Ramiyanto
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.418

Abstract

Objek gugatan praperadilan di dalam hukum positif Indonesia diatur oleh Pasal 1 angka 10 joPasal 77 KUHAP. Ketentuan itu mengalami perluasan setelah MK di dalam putusannyaNomor: 21/PUU-XII/2014 membatalkan Pasal 77 huruf a KUHAP. Dengan adanya putusanMK tersebut, maka objek gugatan praperadilan meliputi: sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan tindakan lainnya, sertapermintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi. Di dalam KUHAP tidak disebutkanpenetapan tersangka sebagai objek gugatan praperadilan. Dalam hal ini, kedudukan penetapantersangka bukan sebagai upaya paksa. Penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagaitindakan administrasi penyidik yang dapat disamakan dengan penghentian penyidikan ataupenuntutan.
ANALISIS YURIDIS PASAL 98 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (KAJIAN TERHADAP PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERATURAN DAERAH). Mardiansyah, Alfiyan; Adisti, Neisa Ang-rum
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.594

Abstract

Adanya upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah, maka terhadap lokasi perumahan kumuh yang berada didaerah tentunya akan diupayakan untuk ditingkatkan menjadi perumahan dan pemukiman yang layak huni. Hal tersebut tentunya akan mengubah lokasi perumahan kumuh yang telah dipetakan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya data lokasi perumahan kumuh akan berubah. Berdasarkan hal tersebut, pada Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh pemerintah daerah peraturan daerah. Hal tersebut penulis nilai tidak efektif untuk dilaksanakan, mengingat pihak Pemerintah Daerah telah mempunyai upaya peningkatan lokasi perumahan kumuh untuk menjadi kawasan yang layak huni. Sehingga tiap tahunnya data perumahan kumuh tersebut dapat berubah tiap tahunnya. Sebaiknya disarankan penetapan lokasi perumahan kumuh ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah agar lebih efektif dalam pelaksanaanya. Maka terhadap Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah” kami sarankan penormaanya untuk diubah menjadi “Penetapan lokasi perumahan kumuh dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan Keputusan Kepala Daerah”.
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DENGAN AKTA USMAN, RACHMADI -
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.222

Abstract

AbstrakBerdasarkan UU No. 30/2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta notaris yang merupakan akta autentik, sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang. Sejalan dengan itu, Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat SKMHT. SKMHT di sini dikerjakan, dihasilkan atau diciptakan sendiri oleh notaris yang bersangkutan. Notaris tidak berwenang mengisi atau mengikuti blangko/formulir/isian akta SKMHT yang telah disediakan pihak pertanahan. Pembuatan SKMHT dengan cara mengisi blangko/formulir/isian SKMHT yang disediakan pihak pertanahan merupakan tindakan hukum yang berada di luar kewenangan notaris untuk membuat akta, notaris wajib membuat kuasa membebankan Hak Tanggungan tersebut dalam bentuk akta, bukan surat seperti SKMHT. Oleh karena itu, SKMHT yang dibuat notaris dengan menggunakan blangko/formulir/isian SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak memenuhi syarat sebagai akta notaris, karena tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan atau tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan. Bilamana notaris bermaksud membuat kuasa membebankan Hak Tanggungan, hendaknya pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan tersebut dituangkan dalam Akta Membebankan Hak Tanggungan atau Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, sehingga notaris tidak bertindak di luar kewenangannya dalam membuat akta. Kata Kunci: Akta Notaris, Kewenangan Notaris, SKHMT  AbstractBased on Law no. 30/2004 on the Regulation of Notary Office as amended by Law no. 2/2014, the authority of a Notary as a public official is to make a notarial deed which is an authentic deed, as long as the deed is not also assigned or excluded to other officials or other persons stipulated by law. Accordingly, Article 15 paragraph (1) of Law no. 4/1996 on the Rights of the dependent authorizes the notary to make SKMHT. SKMHT here is done, produced or created by the notary concerned itself. Notary is not authorized to fill or follow blank/form/field of SKMHT deed which has been provided by the land party. The making of SKMHT by filling in SKMHT forms/forms/fields provided by the land party is a legal action that is outside the authority of a notary to make the deed, the notary must make the power to impose the Mortgage right in the form of deed, not a letter like SKMHT. Therefore, SKMHT made by a notary using SKMHT forms/forms/fields provided by the land party does not qualify as a notarial deed, because it is not authorized to the general official concerned or does not have the relevant public official. If the notary intends to authorize the burden of the Deposit, the authorization to impose the Deposit Insurance is stipulated in the Deed of Burdening the Deposit or the Power of Deposit Insurance, so that the notary does not act outside his authority in making the deed. Key Words: Authority of Notary, SKMHT, Notary Deed 
PERTISIPASI MASYARAKAT: WUJUD TRANSPARANSI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DEMOKRATIS PUBLIC PARTICIPATION: TRANSPARENCY DESIGN FOR FORMING OF DEMOCRATIC LEGISLATION) ., Syahmardan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.381

Abstract

Implementasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan perundang-Undangan berpedoman pada sistem politik yang dianut oleh negara, karena ituperubahan paradigma kenegaraan suatu negara memiliki konsekuensi terhadapperubahan pemaknaan dan mekanisme pelaksanaan partisipasi publik dalampembentukan peraturan perundang-undangan. Di era reformasi, bingkaitransparansi diartikulasikan sebagai partisipasi yang diberi makna keterlibatanmasyarakat dalam proses politik yang seluas-luasnya utamanya dalampembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan diundangkannyaUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan, harapan terhadap adanya suatu transparansi dalampembentukan peraturan perundang-undangan mulai menguat. Masyarakat dapatberpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundangundangan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan,pengesahan/penetapan dan pengundangan.
Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Negara Hukum Demokrasi Wahanisa, Rofi; AL FIKRY, AHMAD HABIB
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1195

Abstract

Law as a means of realizing prosperity, its existence is so crucial in a democratic legal state. This cruciality makes the formation of laws which specifically can be called laws become a matter of concern. Therefore, the principles of nomocracy and democracy are accommodated in the Law on the Formation of Legislation. However, legislative practice that is not in accordance with normative ideas is a prevalence. One of them is the Job Creation Law, the creation of which has resulted in social delegitimization. This writing aims to analyze the problems of the Job Creation Law in the perspective of forming laws and democratic rule of law. The method used is normative juridical with literature study data sources, laws and regulations, and expert opinions. The formation of the Job Creation Law was not lawful and there was minimal public participation. The poor legislative system is shown by the existence of a Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation which was later enacted into a law. This illustrates the pattern of non-compliance by the legislators and the form of ignoring the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020.
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH Sipangkar, Lenny
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i3.146

Abstract

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah adalah bertujuan untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi dengan menerapkan sistem perwakilan dua kamar atau bikameral. Tetapi, pada kenyataannya kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam bidang legislasi hanya sebagai co-legislator bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikarenakan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah dianggap sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi legislasi ini harus lebih dikuatkan agar dapat mengimbangi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini mendapat titik terang setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, di mana rancangan undang-undang yang diajukan menjadi rancangan inisiatif Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah diikutsertakan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Untuk lebih menguatkan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah, ke depannya Dewan Perwakilan Daerah harusnya diberikan juga kewenangan dalam hal pembentukan undang-undang yang bersifat umum serta ikut dalam semua proses pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan sampai dengan pembahasan dan persetujuan bersama suatu undang-undang.
PEMBAHARUAN SISTIM PERPAJAKAN DAERAH DI INDONESIA INDONESIAN LOCAL TAXATION REFORM Sitepu, Budi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v8i1.349

Abstract

Indonesia has experienced a number of phases on its local taxation systems, thelatest one was indicated by promulgation of Law No. 28 Year 2009 concerning localtaxes and local charges. A significant changes has been made by the said law, suchas limitation of local taxes, local taxing empowerment, improvement of control system,and optimalization of tax collection and the use of local tax revenues. Limitation oflocal taxes is done by determining 16 type of local taxes (5 type provincial taxes and11 type region/city taxes) and implementing a ‘closed-list’ systems. Local taxingempowerment is done by extending the tax object of several local taxes, introducingnew taxes, increasing the maximum tarif of several local taxes, and full discreation oftarif determination to local government. Control system was changed to a preventiveand corrective approach, by evaluating the draft of local regulations before they areadapted as local regulation, besides provocating local regulation that is against thehigher laws and regulations. Meanwhile, optimalization of tax collection and the useof local tax revenues is done by improving the share of provincial tax revenues toregions/cities, introducing of earmarking on several local taxes, and improving thearrangement of tax incentives. The local taxation reform was driven by the need forbetter implementation of local otonomy and fiscal decentralization policies, by grantingmore revenue sources to local government gradually. Devolution of a certain provincialtax and several central taxes to regions/cities can be seen as a reformulation ofnational tax system by redetermining the type of national taxes, provincial taxes, andregion/city taxes. Economic condition and tax potential varies among regions/cities inIndonesia. A special stragtegy is needed to assist and facilitate a certain region/cityin implementing the new local tax system. On the other hand, evaluation and improvementof local tax policies needs to be done continuously to develope an efficient and effectivelocal taxation system in Indonesia.

Page 1 of 56 | Total Record : 560

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue