<![CDATA[Peran usaha mikro di suatu negara sangat penting dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar globalisasi. Pentingnya suatu izin dalam menjalankan usaha mikro agar mempunyai kekuatan hukum, sangatlah ribet atau susah dikarenakan adanya inkonsistensi dan ketidakharmonisan mengenai kewenangan dalam pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro antara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Pembahasan inkonsistensi dan ketidak harmonisan tertuang sebagai konflik norma mengenai pelaksanaan kewenangan pemberian izin usaha mikro dan pengaturan biaya pemberian izin usaha mikro menggunakan asas Lex superiori derogat legi inferiori dengan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik analisis deskripsi, evaluasi, argumentasi, dan interpretasi gramatikal.]]>
Copyrights © 2017
