YURISDIKSI IJTIHAD ‘UMAR BIN KHAṬṬĀB DALAM KASUS ANGGAPAN KEMATIAN SUAMI MAFQŪD M. Burhanuddin Ubaidillah

Ubaidillah, M. Burhanuddin

USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Vol. 2 No. 2 (2019): USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam

Dalam bingkai hukum positif di Indonesia, terdapat hukum materiil yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum materiil Peradilan Negeri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Dilatar belakangi konsep status ganda fenomena mafqūdyang berbeda, perdebatan dan kajian di kalangan ulama, baik secara teoritis dan praktis, berimplikasi berbeda terhadap penentuan status perkawinan dan masa ‘iddah bagi seorang istri serta pembagian ahli warisnya.Hukum tidak dapat eksis dan tidak dapat dipelajari dalam ruang hampa. Di sinilah perlunya menelusuri sejarah hukum secara teoritisdengan menghadirkan penemuan hukumsecara praktis. Artikel ini terfokus pada yurisdiksi Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb yang menjadi Ijma’ di kalangan para sahabat pada kasus anggapan kematian mafqūd agar dapat ditelusuri pengaplikasiannya dalam hukum materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai hukum materiil Peradilan Negeri dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Negara Indonesia beserta hukum positifnya sebagai wilayah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang dapat mengakomodir, dan mengakui kompleksitas hukum materiil yang tertuang.