<![CDATA[Peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan lebih profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Namun demikian, terdapat permasalahan yang timbul dari dilakukannya kebijakan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional perencana di Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan studi ini adalah untuk menjabarkan dampak dari kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan memberikan rekomendasi terhadap strategi-strategi menghadapi masa transisi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut. Kata Kunci: Jabatan struktural, jabatan fungsional, birokrasi, Kota Tangerang ABSTRACT The transition from structural positions to functional positions in the context of simplifying the bureaucracy is an attempt to create an effective and more professional bureaucracy. Based on the PANRB Ministerial Regulation Number 17 of 2021, administrative officials affected by bureaucratic simplification are given the opportunity to move into functional positions through a position equalization mechanism. However, there are problems arising from the implementation of the policy of equalizing supervisory positions into functional positions, especially planner functional positions in theTangerang City Government.The purpose of this study is to describe the impact of the policy on equalization of positions from structural positions to functional positions and provide recommendations on strategies for dealing with the transition from the bureaucratic simplification policy. Keywords: Structural position, functional position, bureaucracy,Tangerang City]]>
Copyrights © 2023
