<![CDATA[Isu pungutan liar (pungli) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencuat ke permukaan sepanjang tahun 2024 melalui berbagai pemberitaan media daring. Dua kasus yang paling banyak disorot adalah tertahannya alat bantu tunanetra dan keluhan viral dari Tenaga Kerja Wanita (TKW) terkait pajak atas barang bawaannya. Menggunakan model analisis framing Pan dan Kosicki, studi ini menelaah bagaimana media membingkai isu-isu tersebut melalui empat dimensi teks: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Temuan menunjukkan bahwa media cenderung menggambarkan kasus-kasus tersebut sebagai bagian dari persoalan struktural dalam birokrasi dan pelayanan publik. Selain itu, media sosial berperan penting sebagai pemicu respons publik dan pemerintah. Narasi yang dibentuk tidak hanya menyoroti masalah prosedural, tetapi juga menekankan urgensi reformasi birokrasi, keterbukaan informasi, dan komunikasi publik yang responsif di era digital. Kajian ini merekomendasikan perbaikan tata kelola birokrasi melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan strategi komunikasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.]]>
Copyrights © 2025
