Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk masyarakat daerah merupakan hak kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dam mengurus pemerintahannya sendiri dibawah pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut dalam peran sekretariat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Cirebon perspektif fiqh siyasah tasyri’iyyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan yuridis normative. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari analisis peran bagian hukum dalam menetapkan peraturan yang dibentuk seseuai dengan kebutuhan instansi dinas daerah dan masyarakat wilayah Kabupaten Cirebon. Dalam penyusunan dan pembentukan tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Pembentukan produk hukum perspektif fiqh siyasah tasyri’iyyah di Kabupaten Cirebon sudah relevan karena dalam pembentukan produk hukum tak luput dengan prinsip hukum Islam yang dikaji dalam Tasyri’iyyah.
Copyrights © 2025